Newsticker : Home | Guestbook | Arsip
Berita rubrik Daerah
Senin, 19 November 2012

Database K1 Tolitoli Bermasalah



TOLITOLI - Berdasarkan hasil koordinasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tolitoli ke Badan Kepegawaian Negara (BKN), ternyata database K1 Kabupaten Tolitoli masuk dalam daftar salah satu dari 30 daerah yang bermasalah.
Dari hasil informasi yang diperoleh media ini, dari sumber di BKD Tolitoli, kuota database K1 berdasarkan penegasan BKN, Kabupaten Tolitoli merupakan salah satu Daerah dari 30
lebih daerah yang bermasalah. Masalah tersebut dibeberkan dikarenakan dua surat rekomendasi yang
dilayangkan ke BKN Pusat dianggap simpang siur, sehingga BKN menilai database K1 Tolitoli bermasalah.
"Saya dengar surat rekomendasi pertama yang ditandatangani Bupati Tolitoli, H. Moh. Saleh Bantilan yang intinya dari 300 tenaga honorer yang masuk K1, ada sekitar 12 orang yang dianggap tidak memenuhi syarat karena memang bukan tenaga honor dan hanya dititip di SKPD," ungkap sumber resmi Radar Sulteng yang tidka mau namanya ditulis.
Sebulan kemudian menurut sumber lagi, Bupati Tolitoli kembali menandatangani surat yang kemudian dilayangkan ke BKN perihal meminta tenaga honorer K1 untuk diaudit kembali oleh BKN, sehingga BKN menyimpulkan untuk database K1 Kabupaten Tolitoli ditetapkan sebagai salah satu daerah yang dianggap bermasalah.
Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Tolitoli, Drs Giman Marhum yang dikonfirmasi media ini, Minggu (18/11) kemarin mengakui dan tidak menampik jika database K1 untuk Kabupaten Tolitoli masuk dalam daftar daerah yang K1-nya bermasalah oleh BKN, akibat adanya dua surat rekomendasi yang dilayangkan ke BKN. "Iya, memang benar database Tolitoli termasuk salah satu daerah yang bermasalah, namun kami masih tetap menunggu hasil verifikasi dari BKN," katanya.
Dia juga mengatakan, pihaknya tetap berharap pemberlakuan progres pemberian Nomor Induk Pegawai (NIP) secara Nasional untuk semua daerah dimana nama-nama database bermasalah atau yang disanggah pada uji publik saja yang dipending, sehingga merugikan database lainnya dan tahun ini bisa segera mendapat NIP. Pihaknya juga merespons penegasan sejumlah LSM yang sudah mempersiapkan laporan polisi jika dalam pengumuman pemberian NIP masih terdapat sejumlah nama-nama  yang bermasalah (honor siluman) masuk dalam daftar K1 yang akan diberikan NIP.
Menurutnya jika nama-nama Honor siluman tetap lolos, maka bupati dapat membatalkan pemberian NIP jika aparat kepolisian melakukan proses hukum terkait pemalsuan berkas maupun pemberian keterangan palsu oleh Kepala SKPD. “Untuk itu kami meminta semua elemen memantau perkembangan masalah ini,” pungkasnya.(yus)
Edisi Radar Sulteng
  • Selasa, 25 November 2014
Search
Latest Guestbook
Copyright @ 2011 Media Link. All Rights Reserved.