Newsticker : Home | Guestbook | Arsip
Berita Rubrik Daerah
Senin, 7 Januari 2013

Pengangkatan CPNS Jalur K1 Diminta Dievaluasi



BANGKEP – TenagaHonorer K1 yang tidak lulus menjadi CPNS di Kabupaten Bangkep meminta pemerintah pusat mengevaluasi kembali berkas honorer K1 di daerah itu. Pasalnya, sejumlah bukti ditemukan adanya SK Palsu terhadap mereka yang lulus saat menjadi honorer K1. Sebaliknya, mereka yang tidak lulus ialah honorer K1 yang telah mengabdi sejak 2004 dan 2005.
Beberapa nama yang selama ternyata bukan tenaga honorer dinytakan lulus, diantaranya Rahmawati, pedagang di pasar Banggai yang berijazah SMP yang lulus CPNS menjadi guru, kemudian Darma Hi Mustafa, seorang pedagang pasar Banggai yang tidak pernah honor.
Carut marutnya data itu membuat sejumlah tenaga honorer K1 yang tidak lulus meminta BKD Provinsi Sulteng dan pemerintah pusat dalam hal ini Kemenpan-RB dan BKN untuk mengevaluasi kembali data honorer K1 di Kabupaten Bangkep.
M Sahrudin Tune, salah seorang tenaga honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkep meminta pemerintah Provinsi Sulteng dan pemerintah pusat bisa lebih jeli dalam memberikan SK pengangkatan CPNS, khususnya honorer K1 yang tidak resmi.
Sahrudin mengaku mengabdi sejak 2005, tetapi namanya tidak tercantum pada pengumuman 169 honorer K1 Kabupaten Bangkep yang terangkat menjadi CPNS. "Padahal sesuai dengan database di Kabupaten Bangkep hanya 56 honorer saja yang diangkat pada tahun 2005," ujar Sahrudin di kantor BKD Bangkep, pekan lalu.
Selain Sahrudin, Irmad (31), mengaku namanya tidak tercantum dalam pengumuman Desember lalu. Dia mengaku mengantongi SK Bupati tahun 2004, TMT 19 April di SDN Pembina Sambiut. "Saat ini, kenapa nama saya tidak masuk, yang justru ada beberapa honorer siluman yang terangkat menjadi CPNS," ujar Irmad di kantor BKD Bangkep, pekan lalu.
Sementara Sekretaris BKD Bangkep Yusdin N Abas SSos, mengatakan pemerintah Kabupaten Bangkep, telah mengirimkan berkas 169 honorer K1 yang lulus CPNS ke BKN Regional IV Makassar. Yusdin mengatakan, Pemkab Bangkep telah meminta perpanjangan waktu dari batas 30 Desember 2012 sampai 7 Januari 2013. "Paling lambat Senin nanti (hari ini, red), berkasnya telah sampai di BKN Regional IV Makassar," ujar Yusdin.
Yusdin mengatakan, BKD Kabupaten Bangkep tidak memiliki wewenang yang bisa menggugurkan para honorer. "Yang kita lakukan hanya mengirimkan berkas saja, setelahnya wewenang BKN yang akan memvalidasi, mengecek sesuai dengan sistem database. Kalau dokumennya betul, tentu mereka akan lulus, kalau tidak ya tidak bisa lulus. Selain itu, juga ada peraturan bahwa honorer yang lolos CPNS jika ditemukan bukti bahwa SK yang digunakan palsu, bisa diberhentikan dan diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Yusdin.(bar)
Edisi Radar Sulteng
  • Jumat, 25 April 2014
Search
Latest Guestbook
Copyright @ 2011 Media Link. All Rights Reserved.