Newsticker : Home | Guestbook | Arsip
Berita Rubrik Palu Kota Teluk
Jumat, 27 September 2013

Perjalanan Kota Palu dari Masa ke Masa



KERJASAMA: Walikota Rusdy Mastura memberikan cendaramata kepada Prof Dipl-Ing Auwi Stubbe dari pusat innovasi rotan Jerman beberapa waktu lalu.DOK HUMAS PEMKOT PALU
PALU - Kota Palu sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah yang pada masa pemerintahan kolonial Belanda, merupakan sub wilayah (Onder Afdeling) dari Donggala dan sebagai wilayah (Afdeling) Sulawesi Tengah (Midden Celebes).
Sebagai Onder Afdeling Palu terdiri dari Lanschap Palu yang meliputi Distrik Palu Timur, Distrik Palu Tengah, dan Distrik Palu Barat. Selain Lanschap Palu wilayah Onder Afdeling juga meliputi Lanschap Kulawi dan Lanschap Sigi-Dolo.
Hal itu diungkapkan Walikota Palu H Rusdy Mastura, dalam rilis yang dikirim Humas Pemkot Palu kepada Radar Sulteng, kemarin (26/9). Menurut H Rusdy Mastura, sejarah Kota Palu terbentuk, atas terjadinya pengalihan pusat pemerintahan dari Donggala ke Palu pada tahun 1950. Berdasarkan Undang-Undang nomor 44 tahun 1950, dan wilayah Sulawesi Tengah berkedudukan di Poso, sedang Palu menjadi tempat dimana kedudukan kepala pemerintahan negeri setingkat wedana. Palu menjadi ibu kota Karesidenan pada tahun 1957.
Setelah pembentukan Provinsi Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tengah, Kota Palu kemudian menjadi wilayah administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1978.
Olehnya itu kata dia, perkembangan yang terjadi di Kota Palu pasca ditetapkan sebagai Kotamadya pada 1994 silam. “Saat ini Kota Palu sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah memiliki delapan kecamatan. Yakni Kecamatan Palu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kecamatan Palu Barat, Kecamatan Palu Selatan, Kecamatan Ulujadi, Kecamatan Tatanga, Kecamatan Mantikulore dan Kecamatan Tawaeli,”katanya.
Kata dia lagi  Dengan jumlah penduduk 372,336 jiwa, Kota Palu memiliki potensi Sumber Daya Alam yang sangat besar, yakni meliputi beberapa potensi komoditas primadona sekaligus merupakan potensi investasi Kota Palu, semisal perkembangan komoditas Rotan, Bawang Goreng, Batik Bomba, Rumput Laut, Kayu Ebony, Coklat (cocoa), Pertambangan, Virgin Coconut Oil (VCO), dan pengolahan Tepung Kelapa.
“Ini salah satu wewujudkan pencapaian visi kami selaku Walikota Palu yakni Kota Teluk berbasis jasa pariwisata, industri, jasa pariwisata, industri dan perdagangan berwawasan ekologis,” jelasnya.
Geliat pembangunan dan beberapa pencapaian program pemerintah berhasil diraih oleh jajaran Pemkot Palu dibawah kepemimpinan H Rusdy Mastura sebagai Wali kota Palu dan H  Andi Mulhanan Tombolotutu sebagai Wakil Wali kota Palu.
Menurut Rusdy Mastura, pada tahap lanjutan program pembangunan saat ini Kota Palu terus melakukan pembenahan ke arah perbaikan infrastruktur industri, pengembangan kawasan industri terlebih pasca ditetapkan Kota Palu sebagai salah satu kawasan Ekonomi Khusus  (KEK) di Indonesia, optimalisasi birokrasi yang berorientasi entrepreneurship, memperkuat industri pendukung pariwisata, mengembangkan lembaga pendidikan berbasis kompetensi dan memperkuat networking.
“ Pembangunan perekonomian Kota Palu menunjukkan kemajuan yang berarti.  Hal ini ditunjang oleh perbaikan makro ekonomi Kota Palu. Kurun waktu empat tahun terakhir pertumbuhan perkembangan ekonomi menunjukkan  angka pertumbuhan sebesar 9,44persen pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 naik menjadi 9,61 persen dengan total PDBR atas dasar harga berlaku saat ini sebesar 8.283.620 juta rupiah,” jelasnya.
Bukan hanya itu, kata Cudy, indikator ini memperlihatkan bahwa serangkaian kebijakan mendasar yang telah digariskan oleh pemerintah untuk meningkatkan kinerja sektor-sektor ekonomi, telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam pembangunan di Kota Palu.
Karena itu menurutnya, struktur perekonomian yang merupakan potensi pendapatan regional Kota Palu selama ini, yang paling berperan adalah sektor jasa (31,29 persen), perdagangan, hotel dan restoran (13,45 persen), industri pengolahan (11,22 persen), angkutan dan komunikasi (12,62 persen), keuangan dan persewaan dan jasa perusahaan (11,29 persen), bangunan dan penggalian (11,14 persen), air bersih (2,77 persen), dan sektor pertanian (2,16 persen).
Dengan itu prestasi Kota Palu melalui pencapaian program pembangunan dan upaya mengembangkan potensi komoditas investasi local, semakin terlihat dengan adanya perhatian pihak investor lokal maupun mancanegara, yang tertarik bermitra dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan sektor jas. Semua itu, guna mendukung program pemerintah dalam upaya menciptakan lapangan kerja, yang tentunya berindikasi pada upaya mengerucutkan angka pengangguran usia profuktif.
Bukan hanya itu saja  kata Rusdy Mastura pembangunan kini lebih diarahkan pada upaya mengurangi angka kemiskinan kota atau yang lebih lazim oleh Pemkot menyebutnya dengan program Zero Poverty. “Beberapa implementasi program pemerintah daerah dalam hal pencapaian Zero Poverty terlihat dari program pendidikan dan pelayanan kesehatan dasar gratis bagi kaum duafa yang  dampaknya dirasakan sangat membantu masyarakat miskin, termasuk membuka lapangan kerja baru baik melalui penyediaan anggaran oleh Pemerintah pusat maupun APBD Kota Palu,”katanya.
Hal itu kata dia  masih dilengkapi dengan berbagai program penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah pusat melalui program kerja kementerian terkait. Melalui Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat pengentasan kemiskinan yang dicanangkannya  mampu menurunkan angka kemiskinan kota yang saat ini  menjadi 9.98 persen dari total warga Kota Palu.
Kata dia juga keberhasilan program pembangunan yang meliputi semua sektor  pada intinya untuk menekankan dan mewujudkan amanah dari slogan City For All yang kerap didengungkan oleh Wali Kota dan menjadi akrab di telinga semua warganya, City for All mengandung makna  bagaimana  Kota Palu yang kita cintai ini bisa menjadi kota yang membahagiakan semua orang, kota yang aman, sejuk dan nyaman, kota yang harmonis dalam keberagaman, kota yang ramah, terbuka dan bersahabat serta mewujudkan kota yang melayani yang dinikmati oleh semua warganya.
Sehingga menurut Rusdy Mastura, pengelolaan tata pemerintahan yang dilaksanakan di Kota Palu, tidak hanya dinilai dari pencapaian prestasi oleh semua SKPD lingkup Pemkot, Secara menyeluruh tata pengelolaan keuangan daerah Kota Palu sehingga menurutnya  prestasi yang tak kalah gemilang, ketika pada tanggal 30 Mei 2013 yang lalu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  Republik Indonesia melalui kantor perwakilan Sulawesi Tengah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Palu tahun 2012 nomor 07.A/LHP/XIX.PLU/04/2013, LHP atas Sistem Pengendalian Intern  nomor 07.B/LHP/XIX.PLU/04/2013 dan LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan nomor 07.C/LHP/XIX.PLU/04/2013.
Karena itulah, menurut Rusdy Mastura, sejarah perkembangan pembangunan di Kota Palu tidak lepas dari peran sosok pemimpin daerah yang saat ini tercatat telah tujuh kali pergantian kepemimpinan kepala daerah.  Mulai dari  Drs H Kiesman Abdullah, Drs Syahbudin Labadjo,  Rully A Lamadjido SH H, Baso Lamakarate dan Suardin Suebo SE H yang dilanjutkan  Suardin Suebo dan dilanjutkan  H. Rusdy Mastura dan H Suardin Suebo SE  serta yang hingga sampai saat ini memimpin  Rusdy Mastura dan H Andi Mulhanan Tombolotutu SH Wali Kota Palu ke tujuh dan Wakil Wali Kota ketiga, masa jabatan terhitung mulai tanggal 12 Oktober sampai  sekarang.(cr9)
Edisi Radar Sulteng
  • Senin, 22 Desember 2014
Search
Latest Guestbook
Copyright @ 2011 Media Link. All Rights Reserved.