Newsticker : Home | Guestbook | Arsip
Berita Rubrik Utama
Selasa, 19 Februari 2013

Menkopolhukam Bakal Kumpulkan Gubernur



JAKARTA - Meskipun terus menuai kritik dari berbagai kalangan, proses implementasi Inpres No 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri yang dikeluarkan Presiden SBY pada 28 Januari 2013 tetap berjalan. Bahkan, Menkopolhukam Djoko Suyanto telah mengeluarkan surat keputusan sebagai tindak lanjut inpres itu. "Saat ini sudah terbentuk (tim terpadu) di tingkat nasional melalui surat keputusan Menkopolhukam. Anggotanya juga sudah ada," kata Menkopolhukam Djoko Suyanto di Kantor Presiden kemarin (18/2). Melalui SK menteri itu juga, jajaran pemerintah daerah diinstruksikan segera membentuk tim terpadu tingkat daerah. Di tingkat nasional, menurut Djoko, sudah ada rencana aksi secara makro. Termasuk peta konflik di seluruh Indonesia. "Nanti sosialisasi serentak. Kemungkinan tidak seluruh provinsi, tapi satu hingga dua putaran," jelasnya. Dari peta konflik secara nasional itu, nanti ditunjukkan bagian dari masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota berikut langkah-langkah yang harus diambil. "Akan diselenggarakan akhir Februari sehingga kita bisa melangkah lebih lanjut," tegasnya. Djoko memaklumi masih banyaknya kritik terhadap Inpres No 2 Tahun 2013. Bahkan, inpres itu dianggap sudah keluar dari rambu atau koridor UU. Dia memastikan semua pandangan itu tidak benar. Menurut Djoko, inpres tersebut tidak akan menjadi tools pemerintah untuk berbuat sesuatu di luar rambu atau koridor UU. "Hanya menyinkronkan, mengoordinasikan, dan menyinergikan seluruh aparat yang terkait dalam suatu masalah di daerah untuk mencegah (konflik). Kalaupun terjadi tindak kekerasan, bisa ditangani sesegera mungkin," kata Djoko. Penanganannya, lanjut dia, tidak hanya diserahkan kepada Polri, tetapi juga melibatkan TNI. Termasuk lembaga lain yang relevan. Sebab, lingkup masalahnya bermacam-macam. Mulai sosial, pertanahan, hingga agama. "Saya baca pandangan para ahli, pengamat, (aktivis LSM) yang bergerak di bidang HAM. Saya hargai dan itu warning kepada saya. Peringatan kepada kepolisian dan TNI. Saya ambil positif jangan sampai itu terjadi. Tapi, niat dan substansinya memang tidak seperti itu," bebernya. Pada bagian lain, Ketua SETARA Institute Hendardi tetap menilai penerbitan Inpres No 2/2013 merupakan keputusan keliru. "Inpres itu secara sengaja menyiapkan desain sistem pemerintahan yang bercorak dominasi militer," kritiknya. Hendardi menyebut Inpres No 2 Tahun 2013 menjadi instrumen yang menggiring opini publik atas urgensinya sistem pemerintahan sentralistis. Hal itu dibuktikan dengan pelibatan pemerintah daerah dalam merespons terjadinya gangguan keamanan dengan mengoperasikan posko komando. "Persoalannya, posko komando ini harus seirama dengan kehendak Menkopolhukam selaku ketua tim terpadu tingkat pusat," jelasnya. Inpres tersebut secara legal mengaburkan pembagian kewenangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.""Ini"me nyalahi ketentuan perundang-undangan dalam sistem hierarki sekaligus menjadi bentuk pengabaian pasal 10 UU No 32/2004 tentang Pemerintah Daerah," tegas Hendardi. Di sisi lain, pelibatan pemda dalam menjalankan Inpres No 2/2013 juga dinilai sulit menemukan relevansinya."Bahkan, itu cenderung membuka celah penyalahgunaan wewenang pemerintah daerah."Hanya dengan berlindung di balik predikat daerah yang mengalami gangguan dalam negeri, kepala daerah mudah mengerahkan unsur kepolisian yang dibantu TNI. "Pada saat konflik sosial pilkada, misalnya, calon incumbent mendapat justifikasi hukum untuk mengerahkan aparatur kepolisian dan TNI guna meloloskan kepentingan politiknya," ingat Hendardi. Pelibatan pemda juga menjadi tidak relevan, melihat kondisi faktual lapangan bahwa pemerintah daerah menjadi bagian yang ikut menyumbang terjadinya konf lik sosial. KT Kasus GKI Yasmin adalah salah satu bukti konkret pemerintah daerah yang secara terbuka tidak mengikuti putusan Mahkamah Agung," katanya. (jpnn)
Edisi Radar Sulteng
  • Minggu, 26 Oktober 2014
Search
Latest Guestbook
Copyright @ 2011 Media Link. All Rights Reserved.