Newsticker : Home | Guestbook | Arsip
Berita Rubrik Utama
Selasa, 8 Januari 2013

Daftar Verifikasi Terakhir Sudah Final

**Hasil Konsultasi ke Pemerintah Pusat

PALU - Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Sulawesi Tengah, Drs Moh Hidayat Lamakarate MSi, memastikan bahwa hasil daftar tenaga honorer K1 yang belum lama ini dikeluarkan oleh BKN, untuk sementara telah bersifat final.
Hal ini sebagaimana telah menjadi pernyataan dari BKN ketika pihaknya dan seluruh kepala BKD kabupaten/kota mencoba mempertanyakan hal tersebut langsung ke pusat.
Kedatangan mereka tersebut, dikatakannya menjadi upaya dari pemerintah daerah untuk memperjuangkan apa yang menjadi keinginan masyarakat. Sebagaimana diketahui, beberapa hasil yang dikeluarkan dari hasil verifikasi tersebut, ada beberapa tenaga honorer yang dari verifikasi awal telah dinyatakan memenuhi kriteria namun pada verifikasi terakhir justru ikut dinyatakan tidak memenuhi kriteria.
"Inilah kedatangan kami ke sana mencoba untuk menyampaikan apa yang masih menjadi keinginan, apa masih bisa ditinjau kembali hasil itu. Sehingga bagi mereka yang dulu sudah MK kemudian menjadi TMK, itu mungkin bisa di MK-kan kembali,"tandas Hidayat kepada Radar Sulteng kemarin (7/1).
Sayangnya, hasil konsultasi mereka masih belum bisa memberikan jawaban sebagaimana yang diharapkan, dimana BKN tetap berpegang pada hasil yang sudah ditetapkan tersebut. Pernyataan itu dikuatkan pula baik dari BKN maupun BPKP.
Hidayat menjelaskan, pihak BPKP menyatakan mereka pun tidak bisa merubah data apapun lagi, karena bagi mereka data terakhir itulah yang benar dan sudah sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi mereka.
 Solusi lain yang ditawarkan oleh BPKP tambah Hidayat, sejauh ini adalah mempersilakan kepada daerah yang merasa masih keberatan dengan hasil verifikasi akhir tersebut, untuk mengambil langkah lain yakni dengan mengirimkan surat keberatan langsung dan jika perlu meminta untuk diaudit kembali.
"Sampaikan keberatan-keberatannya apa dan pihak BPKP siap untuk melakukan audit tujuan tertentu,"tegasnya.
Hanya saja, jika hal ini dilakukan (audit tujuan tertentu,red) bukan saja menyangkut sebatas administrasi keuangannya, melainkan juga akan merembet pada pemeriksaan secara lebih indept pada soal administrasi kepegawaiannya.
"Nah yang ini bisa saja terjadi nanti dan ditemukan lagi, mereka yang sudah memenuhi kriteria sekarang bisa saja tidak memenuhi kriteria, kalau tetap mau dilakukan audit tujuan tertentu itu,"papar Hidayat.
Atas pertimbangan yang cukup dilematis itu, Hidayat dan seluruh kepala BKD kabupaten/kota lantas mengambil keputusan untuk menunggu saja hasil keputusan pemerintah pusat. Misalnya, kemungkinan adanya perubahan terkait penetapan baru bahwa mereka yang masa kerjanya mungkin terputus satu atau dua bulan, kiranya masih bisa terakomodir untuk diluluskan menjadi CPNS.
Kedatangan Hidayat tersebut, juga sekaligus ikut menyampaikan sejumlah reaksi dari para tenaga honorer daerah yang keberatan dengan hasil verifikasi tersebut, termasuk tindakan merusak sebagaimana terlihat di beberapa kantor BKD Kabupaten Donggala beberapa waktu lalu.
"Kita bawa laporannya, perlihatkan foto-fotonya, tapi kita tidak bisa buat lebih. Karena itu kebijakan pusat,"kata Hidayat lagi.
Lantas bagaimana kabar pengumuman daftar honorer K1 Kabupaten Buol, Kabupaten Tolitoli dan provinsi Sulawesi Tengah? Lagi-lagi belum ada kabar yang menjanjikan. Semuanya masih dalam proses menunggu keputusan selanjutnya.
Menurut Hidayat, listing Kabupaten Tolitoli masih harus menjalani audit dengan tujuan khusus. Sementara Kabupaten Buol katanya, berdasarkan informasi terakhir dari BPKP, malah tidak meluluskan satu pun.
Sementara untuk daftar provinsi, Hidayat memastikan bukan karena dua hal tersebut, melainkan tinggal menunggu penetapan saja. Kembali santer terdengarnya sejumlah isu yang menyebutkan bahwa daftar BKD Provinsi akan segera diumumkan Selasa hari ini.
Hidayat dengan tegas menyatakan hal itu tidak benar. "Kalau sudah ada, kami akan langsung mengumumkan ke SKPD terkait. Tidak akan ditunda-tunda. Kita masih tunggu lagi, tinggal menunggu penetapan,"demikian Hidayat.
Sebelumnya, dari hasil verifikasi dan validasi tenaga honorer K1, sebagaimana pernah diberitakan Radar Sulteng, terinci jumlah honorer Kota Palu yang dinyatakan lulus Memenuhi Kriteria yakni sebanyak 102 orang. Jumlah ini berkurang sebanyak 33 orang  dari jumlah sebelumnya sebanyak 135 orang.
Kabupaten Sigi yang sebelumnya 321 orang hanya tersisa 179 orang atau 142 lainnya dinyatakan tidak memenuhi kriteria.  Kabupaten Donggala sebelumnya berjumlah 618 orang tersisa 152 orang, Kabupaten Parigi Moutong dari 481 orang dinyatakan memenuhi kriteria hanya 262 orang.
Kabupaten Poso dari 260 orang nyaris habis dan hanya menyisakan 41 orang saja, Kabupaten Morowali tercatat  96 orang memenuhi kriteria dari jumlah sebelumnya yakni 350 orang, Kabupaten Banggai sebelumnya 113 kini menjadi 102 orang, Kabupaten Banggai Kepulauan sebanyak 169 orang juga dinyatakan Memenuhi Kriteria (MK), dan Kabupaten Tojo Unauna dengan jumlah terkecil seluruhnya dinyatakan Memenuhi Kriteria yakni  sebanyak 3 orang.
Daftar tersebut masih minus dengan listing K1 tenaga honorer dari Kabupaten Buol, Kabupaten Tolitoli dan lingkup Provinsi Sulteng. (nhr)
Edisi Radar Sulteng
  • Sabtu, 20 Desember 2014
Search
Latest Guestbook
Copyright @ 2011 Media Link. All Rights Reserved.